Trending
MediaDialog.id – Menanggapi isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi yang sempat mencuat, pihak pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Sampit serta sejumlah nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi.
Isu tersebut ditepis dan ditegaskan bahwa kendala utama di lapangan bukanlah ketiadaan stok, melainkan masalah administrasi.
Direktur SPDN Sampit di bawah PT Asri Fitra Abadi, Ahmad, menyatakan bahwa proses penyaluran BBM dari Pertamina ke pihak dealer maupun kepada nelayan sejauh ini berjalan tanpa kendala teknis.
Namun, ia mengakui bahwa besaran kuota yang ada memang belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan nelayan di wilayah tersebut.
"Jadwal penyaluran kami lakukan dua kali seminggu. Kalau jadwal tiba, nelayan kami hubungi. Jika mereka sedang melaut, biasanya diwakilkan oleh anak atau istrinya," ujar Ahmad saat dikonfirmasi, Kamis (7/5).
Ahmad menambahkan, untuk menyiasati keterbatasan kuota, para nelayan setempat berbagi jatah BBM kepada rekan sesama nelayan yang kekurangan.
Menurut Ahmad, persoalan krusial yang mengganggu pelayanan adalah lamanya proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Ketapang.
Mengingat masa berlaku rekomendasi hanya tiga bulan, banyak nelayan yang terhambat karena surat izinnya belum terbit atau sedang dalam masa perpanjangan.
"Banyak yang rekomendasinya belum terbit, akhirnya terpaksa tidak melaut atau terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pihak SPDN tidak berani menjual jika tidak ada dokumen resmi tersebut, kuotanya ada dan tersalurkan semua, tapi memang stok tidak mencukupi kebutuhan total. Isu kelangkaan itu sebenarnya lebih karena masalah administrasi rekomendasi yang belum selesai," jelas Ahmad.
Hairul, salah satu nelayan yang beroperasi di Delta Pawan mengaku tidak memiliki masalah dengan pihak SPDN, namun sangat menyayangkan lambannya birokrasi di DKP Ketapang.
"Kami melaut minimal seminggu butuh dua drum minyak. Ini sudah awal bulan tapi belum dapat jatah karena rekomendasi belum keluar. SPDN tidak mau kasih kalau tidak ada itu," keluh Hairul.
Hal senada diungkapkan oleh Herman, nelayan lainnya. Ia menjelaskan bahwa keramaian yang terjadi di SPDN hingga tanggal 7 ini dipicu oleh nelayan yang menunggu kejelasan izin, bukan karena minyaknya hilang dari pasaran.
"Untuk kami yang punya rekomendasi, tidak ada masalah. Biasanya kami angkut pakai jeriken menggunakan motor karena kalau kapalnya langsung ke SPDN sering kemalaman," kata Herman.
Para nelayan berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang, khususnya DKP, dapat mempermudah dan mempercepat proses pengurusan perizinan.
"Kami berharap diberi bantuan dan kemudahan dalam pengurusan izin, karena banyak dari kami yang kurang paham prosedurnya. Kami hanya ingin penyaluran BBM ini tetap tepat sasaran agar kami bisa terus melaut," pungkas Herman. (AR)