Trending
MediaDialog.id — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengusulkan agar Kabupaten Ketapang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, terkait penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta LPG 3 kilogram.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam forum High Level Meeting Pengendalian Inflasi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalbar, Pontianak, pada Rabu (22/7/2026).
Acara yang dipimpin Gubernur Kalbar ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah penting, antara lain Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar serta Para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat.
Dalam rapat tersebut, Alex mengungkapkan bahwa Kabupaten Ketapang sedang menghadapi kelangkaan BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, yang telah berlangsung selama sepekan terakhir. Dampaknya, stok Pertalite sulit ditemukan di tingkat pengecer dan memicu antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU.
"Di Ketapang dalam satu minggu terakhir terdapat persoalan terkait BBM, terutama Pertalite. Di tingkat pengecer sudah tidak tersedia, sementara di SPBU terjadi antrean yang sangat panjang," kata Alex.
Alex menegaskan bahwa Ketapang memiliki karakteristik khusus dibanding daerah lain. Ketapang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat yang diiringi oleh lonjakan investasi, mobilitas warga, dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat.
"Kalau pertumbuhan kendaraan ini tidak diimbangi dengan penambahan kuota BBM, tentu ke depan akan menjadi persoalan," tegasnya.
Selain mendesak penambahan kuota BBM, Alex juga meminta alokasi LPG 3 kilogram ditambah agar kebutuhan masyarakat kurang mampu tetap terpenuhi di tengah pesatnya perekonomian daerah.
Ia mengimbau agar distribusi seluruh produk bersubsidi ini diawasi secara ketat.
"Kami berharap distribusi BBM bersubsidi maupun LPG 3 kilogram benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat," Harapnya. (AR)