Trending
MediaDialog.id — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, mulai memicu kekhawatiran terhadap penurunan daya beli masyarakat.
Mengantisipasi dampak beruntun tersebut, pemerintah bersama DPR RI kini tengah mengkaji skema stimulus dan insentif sektoran untuk menahan laju inflasi.
Melansir dari Antaranews, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengonfirmasi bahwa diskusi mendalam bersama pemerintah sudah berjalan. Fokus utamanya adalah menghitung formula bantuan yang paling tepat.
"Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor," ujarnya.
Misbakhun tidak menampik bahwa penyesuaian harga BBM biasanya akan langsung diiringi oleh kenaikan inflasi. Meski begitu, hingga saat ini pihak DPR dan pemerintah masih menghitung secara rinci seberapa besar potensi lonjakan inflasi yang akan terjadi.
Merespons situasi ini, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah untuk bergerak cepat. Menurutnya, stimulus yang tepat sasaran sangat krusial jika tekanan inflasi mulai menggerogoti kantong masyarakat berpendapatan menengah.
"Bantuan tunai tetap dapat menjadi salah satu instrumen yang dipertimbangkan," kata Yusuf.
Yusuf menjelaskan, efek domino dari kenaikan harga BBM akan lebih dulu mengerek biaya transportasi dan logistik. Ketika biaya distribusi barang membengkak, harga berbagai kebutuhan pokok di pasar otomatis akan ikut merangkak naik.
Lebih lanjut, CORE Indonesia mencatat ada beberapa sektor yang akan langsung megap-megap akibat kebijakan ini, yaitu industri dengan konsumsi energi tinggi serta industri yang bergantung penuh pada jalur distribusi.
Beberapa di antaranya meliputi Industri Manufaktur,Jasa Logistik danTransportasi Barang.
"Kenaikan harga BBM akan langsung meningkatkan biaya operasional mereka. Dalam jangka pendek, ruang untuk melakukan efisiensi biasanya terbatas sehingga margin usaha tertekan," jelas Yusuf.
Jika tekanan ini berlangsung lama atau terjadi berulang kali, pengusaha dipastikan tidak punya pilihan lain selain membebankan biaya tersebut kepada konsumen lewat kenaikan harga produk.
Agar anggaran negara tidak jebol namun masyarakat tetap terlindungi, Yusuf menyarankan agar stimulus dirancang secara selektif dan hati-hati. Selain bantuan tunai, ada tiga langkah taktis lain yang perlu dilakukan pemerintah, yakni memastikan stabilitas pasokan dan harga BBM bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaann. Kedua memperkuat pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok di lapangan dan terakhir memberikan insentif khusus bagi sektor angkutan umum dan logistik yang terkena dampak langsung.
"Dengan pendekatan yang terarah, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat dikelola dengan lebih efektif," pungkasnya. (AR)