Trending
MediaDialog.id – Polemik dugaan proposal bermasalah yang menyeret nama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kundori, kian memanas.
Kasus ini mulai menguak keretakan dan ketidaktransparan di internal organisasi tersebut.
Bendahara PWI Kalbar, Muhammad Al Jauhari Fatria, melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada Dewan Kehormatan (DK) PWI Kalbar.
Dalam surat tersebut, Jauhari membongkar pola pengelolaan organisasi yang dinilainya menyimpang, termasuk minimnya pelibatan pengurus dan adanya dana organisasi yang mengalir ke rekening pribadi ketua.
Jauhari mengaku, selama menjabat sebagai bendahara, dirinya justru sengaja dipinggirkan dari urusan administrasi dan keuangan organisasi. Padahal, hal tersebut mutlak merupakan tugas dan tanggung jawabnya.
“Dalam sejumlah kegiatan organisasi, saya sangat minim dilibatkan dalam urusan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan. Padahal hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab saya selaku bendahara,” tulis Jauhari dalam klarifikasinya.
Menurut Jauhari, kecurigaannya sudah bermula sejak Agustus 2025. Saat itu, ia mendapat bukti transfer sebesar Rp13 juta dari salah satu mitra PWI Kalbar yang masuk langsung ke rekening pribadi Kundori. Dana tersebut sedianya ditujukan untuk membantu penyelesaian konflik dualisme kepengurusan dan menghadiri Kongres Persatuan PWI.
Saat dikonfirmasi, Kundori awalnya berdalih uang itu adalah hasil kerja sama media online miliknya. Namun setelah didesak, ia akhirnya mengakui bahwa dana tersebut adalah bantuan untuk PWI Kalbar.
Sejak momen itu, Jauhari mengaku mulai mencium adanya proposal-proposal bantuan lain yang disebar tanpa sepengetahuan pengurus.
Puncak polemik ini terjadi dalam rapat pengurus lengkap pada Minggu, 3 Mei 2026. Rapat digelar menindaklanjuti instruksi Dewan Kehormatan PWI Kalbar yang meminta klarifikasi pengurus.
Dalam forum tersebut, Kundori sempat membantah tudingan adanya proposal fiktif. Namun, di hadapan para pengurus, ia akhirnya membuat pengakuan mengejutkan.
Kundori mengaku menyebarkan proposal ke sejumlah mitra PWI Kalbar tanpa sepengetahuan pengurus. Ia pun membenarkan bahwa dana bantuan dari proposal tersebut masuk ke rekening pribadinya, bukan rekening resmi organisasi.
Berdasarkan pengakuan Kundori di dalam rapat, jumlah dana yang masuk ke rekening pribadinya berkisar sekitar Rp65 juta.
Jauhari menegaskan bahwa angka Rp65 juta tersebut murni pengakuan lisan Kundori dalam rapat, bukan hasil audit menyeluruh. Ia juga memastikan rekening pribadi yang digunakan ketua berada di luar pengawasan bendahara.
Selain masalah dana, Jauhari juga membeberkan pelaksanaan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) di tiga kabupaten (Sintang, Sekadau, dan Mempawah) yang dinilai menabrak aturan organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara sepihak oleh ketua tanpa melibatkan Bidang Organisasi maupun Bidang Pendidikan PWI Kalbar. Bahkan, Sekretaris PWI Kalbar disebut tidak tahu-menahu.
Jauhari juga mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp5 juta dari Ketua Pokja PWI Sintang kepada Kundori pasca-OKK di wilayah tersebut yang tidak pernah dilaporkan ke bendahara. Sementara di Sekadau, Kundori diketahui bertindak sendiri sebagai pembicara sekaligus narasumber.
Tak hanya itu, Jauhari menyebut adanya keluh kesah dari mantan Anggota Dewan Penasehat PWI Kalbar, Harry Daya, yang memilih mundur karena merasa nama pribadi dan medianya dicatut untuk aktivitas tertentu tanpa izin. Jauhari meminta DK PWI Kalbar turut memeriksa Harry Daya agar persoalan menjadi benderang.
Di akhir klarifikasinya, Jauhari menegaskan bahwa langkahnya membongkar borok internal ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan bentuk tanggung jawab moralnya demi menyelamatkan organisasi profesi wartawan tersebut.
Ia menilai, konflik tata kelola dan dana sponsorship yang terjadi di PWI Kalbar saat ini memiliki kemiripan dengan "asbabun nuzul" atau latar belakang pecahnya PWI di tingkat pusat.
“Saya berharap klarifikasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Kehormatan PWI Kalbar dalam melihat persoalan secara utuh, objektif dan berimbang demi menjaga marwah organisasi serta kepercayaan publik terhadap PWI,” pungkas Jauhari. (LC)