Trending
Mediadialog.id – Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada Agustus mendatang, Kabupaten Kayong Utara justru dihantui persoalan klasik yang belum tuntas.
Krisis air bersih kembali mencuat di Kecamatan Sukadana, yang notabene merupakan ibu kota kabupaten.
Di tengah kesibukan pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas untuk menyambut ribuan tamu dan kafilah dari seluruh penjuru Kalbar, warga mempertanyakan komitmen nyata pemda dalam memenuhi kebutuhan paling dasar masyarakat.
Ironisnya, krisis ini terjadi di wilayah yang secara geografis sebenarnya kaya akan sumber air.
Hampir 20 Tahun Mekar, Pelayanan Air Bersih Masih Jalan di Tempat
Sejak Kabupaten Kayong Utara resmi dimekarkan hampir dua dekade lalu, akses air bersih selalu menjadi keluhan rutin tahunan. Setiap musim kemarau tiba, warga Sukadana harus berhadapan dengan masalah yang sama.
Kondisi ini memicu kritik keras dari masyarakat setempat. Fauzi, salah seorang warga Sukadana, menilai situasi ini sebagai cermin kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar rakyatnya.
"Air ini kebutuhan dasar manusia. Sudah hampir 20 tahun Kayong Utara mekar, untuk ibu kota Sukadana saja air kita sulit. Apalagi kalau kita bicara Kecamatan Simpang Hilir, Teluk Batang, dan kecamatan lainnya. Padahal Agustus tahun ini kita jadi tuan rumah MTQ. Lucu kalau tamu-tamu kita datang dalam kondisi air susah seperti ini," ujar Fauzi dengan nada kesal.
Warga menilai keberhasilan menjadi tuan rumah agenda besar seperti MTQ tidak boleh hanya diukur dari kemegahan panggung utama atau meriahnya seremonial. Tolok ukur keberhasilan pembangunan yang sejati adalah kelayakan pelayanan dasar yang dirasakan masyarakatnya.
Masalah ini semakin menjadi sorotan tajam karena pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah diketahui menerima kucuran anggaran miliaran rupiah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikhususkan untuk penanganan dan penyediaan air bersih.
Namun, hingga pertengahan tahun 2026 ini, keluhan masyarakat di lapangan tidak kunjung surut. Hal ini memicu tanda tanya besar mengenai efektivitas penggunaan anggaran tersebut.
Mengapa persoalan yang sama terus berulang setiap tahun?
Ke mana muara dari program bermodal miliaran rupiah tersebut?
Sejauh mana manfaatnya benar-benar tersalurkan ke rumah-rumah warga?
Kondisi di Sukadana saat ini dinilai sangat paradoksal. Di satu sisi, sejumlah perusahaan air minum swasta dengan bebas memanfaatkan kekayaan sumber daya air di wilayah Sukadana untuk menopang bisnis dan industri mereka.
Namun di sisi lain, warga setempat yang hidup berdampingan dengan sumber air tersebut justru kesulitan mendapatkan akses air bersih yang layak.
Fauzi menambahkan bahwa keluhan ini sudah berulang kali disampaikan, namun belum ada perubahan signifikan. Ia pun meminta kepala daerah untuk tidak hanya menerima laporan di atas kertas.
"Bupati itu harus turun ke lapangan, lihat kondisi masyarakat. Kita baru bicara air saja, belum bicara kondisi infrastruktur jalan saat ini yang setiap hari dikeluhkan masyarakat di media sosial," tegasnya.
Krisis air di Sukadana menjelang MTQ ke-34 bukan lagi sekadar masalah teknis pipa atau distribusi. Ini telah menjadi ujian nyata bagi komitmen dan kapabilitas pemerintah daerah Kayong Utara.
Masyarakat berharap momentum gaung besar MTQ ini dapat membuka mata pemerintah bahwa kemajuan sebuah daerah dinilai dari sejahteranya hak dasar warga, bukan sekadar dari suksesnya acara seremonial tahunan. (LC)