Trending |
| Pertemuan Perwakilan PLN Persero Ketapang bersama Ketua DPRD Ketapang di Kantor DPRD Ketapang, Selasa,(7/7) |
MediaDialog.id – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, angkat bicara terkait keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Menyikapi hal tersebut, Achmad Sholeh memanggil manajemen PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelayanan (UP3) Ketapang untuk berkoordinasi langsung di ruang kerjanya, Selasa (7/7).
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa gangguan listrik yang dirasakan masyarakat Ketapang bukan berasal dari pembangkit lokal, melainkan akibat kendala pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan Barat (Sistem Khatulistiwa).
"Gangguan terjadi akibat kebocoran boiler pada PLTU Tanjung Gundul di Bengkayang. Pembangkit itu biasanya menyuplai sekitar 100 MW ke sistem Kalbar yang totalnya 600 MW. Karena produksi mereka menurun, dampaknya terasa hingga ke Ketapang," ujar Sholeh.
Sholeh menegaskan, berdasarkan laporan PLN, pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Ketapang sendiri, seperti PLTU Sukabangun dan PLTD Sukaharja, saat ini dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, DPRD Ketapang mendesak PLN UP3 Ketapang untuk berkoordinasi secara intensif dengan PLN tingkat wilayah agar proses perbaikan di PLTU Tanjung Gundul dipercepat.
Tak hanya itu, Sholeh mengusulkan agar PLN mempertimbangkan opsi suplai cadangan dari sistem kelistrikan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Mengingat Ketapang pernah terhubung dengan jaringan tersebut, ia menilai opsi ini sangat layak untuk kembali dijalankan.
"Saya minta manajer PLN membuat surat resmi. Pertama, mendesak percepatan perbaikan. Kedua, meminta bantuan jalur distribusi listrik dari Kalteng dan Kaltim agar beban sistem kita lebih ringan," tegasnya. (AR)