Trending
MediaDialog.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menggelar rapat Koordinasi (Rakor) terkait kelangkaan BBM Subsidi yang dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, Sekertaris Daerah, Unsur Forkopimda, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, para pengelola SPBU, serta perangkat daerah terkait, di Kantor Bupati Ketapang, Senin (13/7/2026).
Pertemuan krusial ini digelar untuk merespons antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Ketapang dalam beberapa hari terakhir, sekaligus merumuskan langkah penanganan yang cepat dan tepat.
Dalam arahannya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh menipisnya stok BBM nasional.
"Kelangkaan BBM yang terjadi murni akibat gangguan distribusi melalui jalur transportasi laut. Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut menyebabkan pasokan ke Kabupaten Ketapang tidak tiba sesuai jadwal," jelas Bupati Alex.
Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah meminta PT Pertamina Patra Niaga untuk mempercepat pendistribusian sisa stok yang ada ke seluruh SPBU.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan.
Merespons keluhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, Ketua DPRD Ketapang , Ahmad Sholeh menyampaikan sejumlah poin penting dan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan pihak Pertamina.
DPRD meminta adanya keterbukaan informasi publik, agar kendala distribusi ini disampaikan secara transparan kepada masyarakat luas. agar tidak terjadi kesalahpahaman atau rumor liar di lapangan.
Selain itu ia menekankan Evaluasi dan Penyesuaian Kuota BBM, Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah kendaraan di Ketapang, DPRD mengusulkan agar kuota BBM bersubsidi untuk wilayah ini dievaluasi dan disesuaikan ulang.
"Kami di DPRD menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, koordinasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar situasi ini bisa segera teratasi dengan baik," ujar Achmad Sholeh.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan bulat mengenai pentingnya sinergi yang kuat antara Pemkab Ketapang, DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU.
Seluruh pihak berkomitmen untuk mengawal ketat kelancaran distribusi di lapangan guna memastikan pelayanan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Ketapang kembali normal dalam waktu dekat. (AR)