Trending |
| Bupati Ketapang, Alexander Wilyo meninjau langsung SPBU yang stop operasional di kecamatan sungai laur (ist) |
MediaDialog.id — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo memberikan respon terkait keluhan warga atas kendala pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kecamatan Sungai Laur.
Langkah responsif ini diambil demi memastikan roda perekonomian dan pelayanan publik di wilayah tersebut tetap berjalan optimal.
Terhentinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur diketahui terjadi karena adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran.
Bupati Ketapang menyatakan bahwa proses klarifikasi yang sedang berjalan di tingkat manajemen SPBU merupakan wilayah profesional yang harus dihormati. Kendati demikian, ia menegaskan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di lapangan tidak boleh dikorbankan.
"Pemerintah daerah menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap supremasi hukum yang kini tengah berjalan pada tingkat pengelola SPBU. Namun, kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan hajat hidup masyarakat adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan. Kebutuhan dasar warga harus tetap menjadi episentrum perhatian," ujar Bupati Alex.
Menyikapi urgensi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi melayangkan surat kepada PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (9/6/2026).
Melalui korespondensi tersebut, Pemkab Ketapang mendorong pihak otoritas energi nasional itu untuk segera memformulasikan langkah darurat serta mekanisme penyaluran alternatif demi menjaga stabilitas pasokan BBM bagi masyarakat.
Bupati menggarisbawahi bahwa ketersediaan energi merupakan pilar vital yang menggerakkan sektor transportasi, akselerasi distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga produktivitas pertanian masyarakat.
Mengingat posisi geografis Kecamatan Sungai Laur yang cukup jauh dari sentra pengisian bahan bakar di wilayah sekitarnya, dikhawatirkan ketiadaan solusi cepat akan memicu biaya ekonomi tinggi. Warga akan terbebani jika terpaksa mencari BBM ke luar daerah.
Intervensi kebijakan ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen daerah di bawah visi besar "Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri".
Langkah ini sekaligus menegaskan kehadiran pemerintah dalam melindungi kepentingan publik serta memastikan pemerataan distribusi energi di seluruh pelosok Ketapang.
Kini, Pemkab Ketapang bersama segenap elemen masyarakat Sungai Laur menaruh harapan besar pada kesiapan PT Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan solusi strategis yang transparan, profesional, dan berkelanjutan dalam waktu dekat. (AR)