Trending
Mediadialog.id — Polemik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang kian memanas. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, mempertanyakan transparansi dan kejelasan realisasi penggunaan anggaran penanganan karhutla tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang nilainya mencapai Rp60 miliar.
Anggaran tersebut diketahui terdiri dari Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat APBD Provinsi Kalbar senilai Rp20 miliar.
Achmad Sholeh menyayangkan minimnya informasi mengenai porsi anggaran yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang. Padahal, Ketapang merupakan salah satu daerah dengan sebaran titik api terbanyak dan menghadapi dampak karhutla paling serius di Kalimantan Barat.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mempertanyakan bantuan Presiden sebesar Rp40 miliar dan dana tanggap darurat Rp20 miliar dari APBD Provinsi Kalbar. Ke mana anggaran Rp40 miliar itu? Untuk kabupaten mana? Padahal Kabupaten Ketapang ini adalah kabupaten yang terbesar titik apinya,” tegas Achmad Sholeh, Jumat (2/10/2026).
Selain menagih transparansi dana, Achmad Sholeh turut mengkritik respons Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penanganan di lapangan. Meski mengapresiasi kedatangan Gubernur Kalbar yang meninjau lokasi kebakaran di wilayah Pelang serta memberikan bantuan selang pemadam dan air bersih, ia menilai langkah tersebut belum optimal.
Menurutnya, kunjungan singkat tanpa dibarengi rapat koordinasi konkret masih jauh dari harapan daerah yang sedang dilanda bencana.
“Gubernur datang ke Ketapang hanya sebentar meninjau lahan kebakaran di Pelang, foto-foto lalu pulang. Harapan kami beliau bisa ikut rapat koordinasi, ternyata tidak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan kesesuaian antara besarnya nilai anggaran penanganan karhutla tingkat provinsi dengan bantuan fisik yang diterima Ketapang di lapangan.
“Apakah dana Banpres Rp40 miliar itu Kabupaten Ketapang cuma kebagian hanya itu saja?” cetusnya.
Mengingat intensitas hujan mulai meningkat dan titik api di Ketapang perlahan berkurang, Achmad Sholeh mendesak Pemprov Kalbar untuk segera memberikan penjelasan terbuka terkait ke mana saja aliran dana puluhan miliar tersebut disalurkan.
Ia menekankan bahwa bantuan penanganan bencana seharusnya diprioritaskan dan didistribusikan secara cepat saat krisis sedang memuncak, bukan ketika situasi sudah mulai terkendali.
“Saya pesan kepada masyarakat Ketapang, saya selaku Ketua DPRD menagih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Jangan nanti karhutla selesai, dana tanggap daruratnya pun selesai juga,” pungkasnya. (AR)