Trending |
| Aliansi Cipayung Plus bersama pemuda, menggelar Aksi unjuk rasa dihalaman Fuel Terminal (Jobber) Ketapang (mediadialog/ist) |
Mediadialog.id — Aliansi Cipayung Plus bersama elemen pemuda se-Kabupaten Ketapang menggelar aksi unjuk rasa di Fuel Terminal (Jobber) Ketapang pada Rabu (14/10/2026).
Massa mendesak pihak pengelola untuk secara transparan membuka data kuota serta mekanisme distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengatasi krisis antrean panjang yang dikeluhkan masyarakat.
Aksi ini merupakan bentuk eskalasi setelah sebelumnya massa juga menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Ketapang.
Ketua Umum PMKRI Ketapang, Jereel Yaqvinta Ginting, menegaskan bahwa keterbukaan informasi sangat krusial untuk memastikan pasokan BBM disalurkan secara adil dan tepat sasaran ke setiap SPBU.
"Mendesak Jobber untuk terbuka soal kuota BBM Ketapang yang sebenarnya diterima, kemudian mendesak Jobber untuk terbuka soal pembagian distribusi BBM ke setiap SPBU, apakah sudah adil atau ada monopoli yang dilakukan," tegas Jereel.
Selain transparansi, massa menyoroti kapasitas penampungan BBM di Ketapang. Mereka mempertanyakan daya tampung fasilitas Jobber saat ini dan mendorong adanya penambahan Fuel Terminal baru sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga ketersediaan energi di Kabupaten Ketapang.
Koordinator Aksi, Iqbal Khadafi, menyampaikan bahwa dari hasil pertemuan, pihak pengelola Jobber berkomitmen dan berharap distribusi BBM kembali normal pada 16 Oktober 2026.
Tanggal tersebut disepakati aliansi sebagai tenggat waktu evaluasi.
Jika antrean panjang di SPBU tidak kunjung terurai hingga batas waktu tersebut, aliansi mengancam akan membawa massa dalam jumlah yang jauh lebih besar.
"Jika memang di tanggal 16 itu antrean terselesaikan, jika belum kami akan turun lagi aksi dengan skala yang lebih besar," ujar Iqbal.
Iqbal juga menyayangkan minimnya informasi resmi terkait angka pasti kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang. Ketertutupan informasi ini dinilai memicu spekulasi di tengah masyarakat yang terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM.
Ia tidak menampik munculnya dugaan adanya praktik penyelewengan yang memperkeruh kelangkaan di lapangan.
"Tentu dari indikasi-indikasi tersebut wajar asumsi liar hari ini masyarakat menduga bahwa ada upaya-upaya mafia BBM yang hari ini menjadi aktor di balik kelangkaan ini," jelasnya.
Aliansi Cipayung Plus menyampaikan beberapa tuntutan terkait transparansi data kuota BBM riil Ketapang dan peta distribusinya ke SPBU, Evaluasi dan dorong penambahan fasilitas jobber. dan kepastian pemulihan distribusi normal paling lambat 16 Oktober 2026 serta meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas dugaan praktik penyelewengan dan penimbunan BBM.(AR)