| Sulthan Daulad Akbar dari Pemuda Desa Kalbar saat berorasi didepan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat (ist) |
Mediadialog.id – Kenaikan tarif kapal motor akibat kelangkaan solar di wilayah Padang Tikar dan sekitarnya menuai kritik keras dari Serikat Pemuda Desa (SPD) Kalbar.
Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat pesisir yang menggantungkan mobilitas harian dan aktivitas ekonomi pada transportasi air.
Kamerad SPD Kalbar, Sulthan Daulad Akbar, menegaskan bahwa kegagalan tata kelola dan distribusi energi oleh pemerintah tidak boleh dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif kapal.
"Jika solar langka karena distribusi tidak memadai, jangan sampai beban itu dipindahkan ke masyarakat. Ketika tarif kapal naik, biaya hidup warga ikut melambung," tegas Sulthan, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, transportasi kapal merupakan jalur vital untuk mengangkut hasil tani dan laut, memobilisasi kebutuhan pokok, hingga mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
SPD Kalbar mendesak pemerintah untuk transparan mengusut tuntas akar masalah kelangkaan BBM, mulai dari kecukupan kuota, pengawasan distribusi, hingga kejelasan dasar hukum penetapan tarif baru.
"Kami tidak menolak keberlangsungan usaha operator kapal, tetapi solusinya bukan otomatis membebankan penumpang. Kami menuntut tata kelola energi yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat pesisir," pungkasnya. (AR)
Trending