Trending
Mediadialog.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat evaluasi internal secara berkala guna mempercepat serapan anggaran APBD 2026.
Langkah ini diambil mengingat masih adanya beberapa instansi yang realisasi anggarannya tergolong rendah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Riyan Heryanto, dalam rapat kerja pengawasan APBD 2026 bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV memberikan catatan khusus pada beberapa seperti Dinas Perkim yang didesak mempercepat program pembangunan infrastruktur permukiman agar tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan hunian layak warga.
Selain itu dinas pendidikan diminta mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana-prasarana serta peningkatan kualitas layanan pendidikan , hingga peningkatkan efektivitas pengolahan sampah, kebersihan, dan pemeliharaan kualitas lingkungan daerah oleh dinas Lingkungan Hidup.
Riyan mengingatkan agar seluruh perangkat daerah mengidentifikasi hambatan sejak dini untuk menghindari penumpukan pekerjaan maupun anggaran menjelang akhir tahun.
"Evaluasi serapan anggaran bukan semata-mata mengejar angka realisasi, tetapi memastikan setiap anggaran daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang bermanfaat nyata bagi masyarakat," tegas Riyan.
Ia menambahkan, pengawasan ketat akan terus dilanjutkan agar pelaksanaan APBD 2026 berjalan transparan, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (AR)