Trending |
| Sekretaris KMP2 Ketapang, Drs. Hikmat Siregar (Kiri) dan Ketua KMP2 Ketapang, Suryadi (Kanan) (MediaDialog/Ary) |
MediaDialog.id - Rentetan kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai sorotan dari Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan (KMP2) Kabupaten Ketapang.
KMP2 Ketapang menilai persoalan ini serius dan harus segera dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari aspek tanggung jawab, pengawasan, hingga efektivitas dan transparansi anggran program.
Sekretaris KMP2 Ketapang, Hikmat Siregar, mempertanyakan pihak yang paling bertanggung jawab apabila keracunan MBG berdampak fatal hingga menyebabkan kematian.
“Rakyat bertanya secara serius, dengan adanya keracunan-keracunan seperti ini, lalu misalnya berakibat fatal hingga kematian, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah tukang masak, pengawas, atau justru pihak pembuat program?” ujar Hikmat, Jumat ( 6/2/2026).
Menurutnya, proyek MBG tidak terlepas dari berbagai kepentingan untuk meraih keuntungan. Ia menyoroti besarnya potongan anggaran yang berpotensi menurunkan kualitas makanan.
“Coba kita bayangkan, dari Rp15 ribu setelah banyak potongan mungkin hanya tersisa sekitar Rp8 ribu. Apakah masuk akal makanan dengan anggaran seperti itu bisa benar-benar bergizi?” katanya.
Atas kondisi tersebut, Hikmat menilai Program MBG cukup dijadikan proyek percontohan selama satu tahun.
“Menurut saya cukuplah MBG ini sebagai percobaan satu tahun, dari Januari 2025 sampai Januari 2026. Sekarang saatnya program ini dihentikan dan dievaluasi total,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KMP2 Ketapang, Suryadi, menyampaikan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung Program MBG karena merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, ia menilai mekanisme pelaksanaannya perlu diperbaiki agar lebih efektif dan efisien.
“Dari sisi manfaat, karena ini proyek PSN, kita dukung. Cuma akan lebih efektif apabila uang tersebut dikelola oleh orang tua murid, karena mereka lebih tahu apa yang diberikan kepada anaknya. Itu jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Suryadi.
Ia juga mengingatkan para penyedia MBG agar tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan mengedepankan nilai kemanusiaan karena menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Kami menghimbau supaya para penyedia MBG lebih mengedepankan nilai kemanusiaan daripada keuntungan berlebihan. Ini menyangkut hidup berkelanjutan. Kalau anak-anak tidak diberikan makanan yang sehat, mau dikemanakan generasi yang akan datang?” tegasnya.
Selain itu, Suryadi menegaskan KMP2 Ketapang saat ini menaruh perhatian serius terhadap program MBG karena menggunakan uang rakyat cukup fantastis nilainya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain, seperti infrastruktur.
“Program ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya, tapi dialihkan ke MBG. Akibatnya, di seluruh Indonesia dilakukan efisiensi anggaran. Ini harus kita awasi bersama anggran dan realisasinya bersama,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan ketat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Karena program unggulan presiden yang memangkas banyak anggran ini jangan sampai menjadi proyek bajakan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Ini uang rakyat. Jangan sampai ada satu rupiah pun dikorupsi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan program ini,” pungkas Suryadi. (Ary)