Trending |
| Menu MBG di salah satu dapur di Ketapang (Foto Istimewa) |
Desakan itu disampaikan Forum PWI melalui pengajuan audiensi mendesak kepada Kepala BGN, Dr. Ir. Hindayana. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk mengklarifikasi dua persoalan krusial yang dinilai dapat mengganggu efektivitas Program MBG, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Dugaan “Jalur Tikus” Berbayar Rp500 per Porsi
Berdasarkan investigasi internal Forum PWI selama dua hari, ditemukan indikasi praktik tidak sehat yang diduga melibatkan oknum tertentu.
Dugaan tersebut mencuat setelah portal pendaftaran Mitra Mandiri MBG ditutup secara misterius, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan yayasan.
Di tengah situasi tersebut, beredar informasi adanya “jalur khusus” yang mengatasnamakan BGN untuk membuka titik dapur MBG dengan imbalan sejumlah uang.
“Kami memperoleh informasi kuat bahwa ada yayasan tertentu yang menawarkan bantuan membuka titik dapur MBG dengan mekanisme pembayaran. Bahkan, terindikasi adanya permintaan bagi hasil fee sebesar Rp500 per porsi dari calon mitra,” ungkap Ketua Umum Forum PWI, Rukmana, seperti dikutip dari sorotnews.co.id, Rabu (11/2/2026)
Rukmana menyebutkan, temuan itu telah dikonfirmasi secara internal oleh pihak BGN dan dinilai sebagai pelanggaran hukum.
“Kami akan segera melaporkan hal ini ke pimpinan,” ujar seorang staf PPID BGN kepada tim Forum PWI dalam pertemuan pada Kamis (5/2/2026).
Portal Ditutup, Mitra Terverifikasi Tak Bisa Beroperasi
Selain dugaan praktik ilegal, Forum PWI juga menyoroti penutupan total portal pendaftaran Mitra Mandiri, baik secara daring maupun luring.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak serius karena puluhan yayasan mitra yang telah terverifikasi dan memiliki titik dapur justru tidak dapat menjalankan operasional.
“Program strategis nasional ini terancam mandek di level pelaksana. Yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil, khususnya anak-anak penerima manfaat,” tegas Rukmana.
Audiensi Dinilai Mendesak untuk Selamatkan Program
Forum PWI menilai audiensi dengan Kepala BGN yang dijadwalkan pada Senin, 9 Januari 2026, bersifat sangat mendesak. Audiensi itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan langkah konkret untuk menyelamatkan Program MBG dari potensi penyimpangan.
“Kami membawa bukti-bukti valid yang akan kami sampaikan langsung kepada Kepala BGN. Tujuan kami jelas, agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal, transparan, dan bersih dari praktik-praktik kotor,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Forum PWI, Yohan Yudhistira.
Forum PWI menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah harus dibarengi dengan pengawasan ketat. Mereka juga mengajak masyarakat, khususnya calon mitra MBG yang merasa dirugikan, untuk bersama-sama mendorong akuntabilitas BGN.
“Demi anak-anak Indonesia yang berhak atas gizi yang layak, kami meminta BGN membuka diri, memberikan klarifikasi, dan membuka kembali portal pendaftaran mitra dengan mekanisme yang jelas dan bersih,” pungkas Rukmana.
Hingga berita ini diterbitkan, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan jalur tidak resmi maupun alasan penutupan portal pendaftaran Mitra Mandiri Program MBG. (Ary)