Mediadialog.id — Kasus dugaan calo perkara hukum yang menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Ketapang dari Partai Gerindra, Mat Hoji (M), mendadak menjadi sorotan publik.
Politisi tersebut diduga meminta uang senilai Rp300 juta kepada seorang warga dengan modus menjanjikan pengamanan kasus hukum.
Kasus ini bermula dari rekaman percakapan telepon antara Mat Hoji dengan seorang warga Kecamatan Manis Mata berinisial SD. Dalam percakapan itu, Mat Hoji diduga meyakinkan korban dengan mencatut sejumlah nama petinggi kepolisian, termasuk klaim perintah dari seorang jenderal yang merupakan mantan komandan Densus 88 Antiteror serta Kapolda Gorontalo.
“Kalo kau mau saling pecaya dengan aku, standby kan dengan aku duitnye, terus terang Jak, kasus kau ni macam kasus orang besar...” demikian petikan suara dalam rekaman yang beredar luas di tengah masyarakat.
Merasa diyakinkan oleh figur politik tersebut, SD akhirnya menyanggupi permintaan dana. Karena terkendala hari libur bank, transaksi pengiriman uang baru dilakukan pada hari Senin.
SD disebut telah mengirimkan uang total Rp300 juta sebanyak delapan kali transaksi melalui dua rekening berbeda, yakni SeaBank dan Bank BCA, atas nama IS dan HR. Menariknya, salah satu pemilik rekening berinisial HR diketahui merupakan mantan sopir pribadi Mat Hoji yang kabarnya berhenti bekerja tidak lama setelah skandal ini mencuat.
Merasa dirugikan karena kasus hukumnya tidak menemui kejelasan sesuai janji, SD melayangkan tuntutan agar uang tersebut dikembalikan sepenuhnya.
Melalui kuasa hukumnya, Iga Pebrian Pratama, SH, bersama Jakaria Irawan, SH, MH, pihak korban telah melayangkan somasi secara resmi kepada Mat Hoji.
Iga menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih membuka pintu dialog dan musyawarah demi penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan akan segera ditempuh jika tidak ada iktikad baik dari pihak terkait.
“Sesuai tuntutan klien kami agar uang yang pernah dikirimkan melalui orang-orang yang kami duga dekat dengan M dikembalikan. Kita masih menunggu iktikad baik M,” ujar Iga, Selasa (3/11/2026).
Iga juga mengingatkan kepada publik bahwa seorang anggota DPRD sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian penyidikan suatu perkara. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan penyidik yang berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
Menanggapi tudingan miring tersebut, Mat Hoji memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi awak media. Ia membenarkan mengenal sosok SD dan mengakui bahwa warga Manis Mata tersebut sempat meminta bantuan terkait kasus yang ditangani oleh Polsek Manis Mata.
Kendati demikian, Mat Hoji berdalih dirinya hanya membantu menghubungkan SD dengan seorang pengacara rekanannya agar mendapatkan pendampingan hukum resmi.
“Sudah saya temukan dia dengan seorang pengacara kenalan saya, ada surat kuasa, ada perjanjian sebagainya lah... Sejauh mana saat itu saya kurang pantau,” ungkap Mat Hoji.
Terkait aliran dana ke rekening mantan sopirnya, Mat Hoji tidak menampik hal tersebut. Namun, ia dengan tegas membantah telah menikmati atau menerima uang dari transaksi tersebut. Menurutnya, dana tersebut murni merupakan pembayaran jasa hukum dan biaya pengacara yang disalurkan melalui dua orang perantara. (AR)
Trending