Belum Terbukti Bersalah, Kuasa Hukum Veronica Efrosina Minta Publik Tak Menghakimi

Kuasa Hukum Veronica Efrosina, Heriadi, S.H., dan Irma Anggraeni, S.H., (mediadialog/ist)
​Mediadialog.id — Kuasa hukum Veronica Efrosina, Irma Anggraieni, S.H., dan Heriadi, S.H., mengimbau masyarakat Kabupaten Ketapang agar tidak terburu-buru menghakimi kliennya. 

Imbauan ini disampaikan menyusul proses hukum perkara arisan online yang kini tengah ditangani oleh Polres Ketapang.

​Dalam keterangannya, tim kuasa hukum menegaskan bahwa status Veronica yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan belum bisa dijadikan acuan untuk menyatakan dirinya bersalah.

Mereka mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi prinsip presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah.

​"Perlu dipahami bahwa proses penahanan merupakan bagian dari proses hukum, bukan merupakan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati dan dikedepankan," ujar Irma, Jumat (6/11/2026).

​Irma menjelaskan bahwa perkara tersebut masih berada di tahap penyidikan di tingkat kepolisian dan belum memasuki proses persidangan di pengadilan. Menurut hukum pidana, seseorang baru dapat dinyatakan bersalah apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

​Senada dengan Irma, Heriadi meminta masyarakat dan warganet agar tidak mudah terpengaruh oleh opini atau informasi sepihak yang beredar luas di media sosial terkait kasus ini.

​"Kami mengimbau masyarakat agar tidak membangun opini maupun memberikan penilaian sepihak sebelum seluruh proses hukum berjalan dan fakta-fakta perkara diuji melalui mekanisme peradilan," tegas Heriadi.

​Selain itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti maraknya penyebaran foto wajah Veronica Efrosina di berbagai platform digital tanpa izin. Mereka mengingatkan seluruh pihak, termasuk insan pers, untuk tetap mengedepankan profesionalisme dan kode etik jurnalistik dengan tidak melakukan penghakiman lewat opini publik.

​"Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling dahulu menyampaikan cerita, melainkan harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian yang sah," tutup Heriadi. (AR)

Tinggalkan Komentar

Back Next