Trending |
| Ketua DPRD Ketapang, H. Achmad Sholeh, ST., M.Sos. (tengah) saat hadiri Rapat Koordinasi di Kantor Bupati Ketapang, Senin (12/10) / Ist |
Mediadialog.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang menarik perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, secara tegas mendesak PT Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi riil pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Wilayah Ketapang.
Desakan tersebut disampaikan Achmad Sholeh saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tingginya Intensitas Antrean di SPBU dan Kelangkaan Stok BBM yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Senin malam (12/10/2026).
Achmad Sholeh menilai, Pertamina harus bersikap transparan dan menyajikan data terukur terkait ketersediaan stok, kuota penyaluran, jadwal kedatangan pasokan, hingga berbagai kendala distribusi yang memicu kelangkaan di lapangan.
“Kami meminta Pertamina menjelaskan secara terbuka bagaimana kondisi stok BBM di Ketapang, berapa kuota penyalurannya, kapan pasokan berikutnya tiba, serta apa kendala yang menyebabkan distribusi belum berjalan optimal,” tegas Sholeh.
Menurutnya, kepastian informasi menjadi krusial di tengah keresahan warga yang harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM. Tanpa adanya kejelasan dari pihak Pertamina, masyarakat akan terus berspekulasi mengenai penyebab gangguan pasokan dan estimasi waktu pemulihannya.
Selain faktor ketersediaan stok, Ketua DPRD Ketapang juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap rantai penyaluran, terutama untuk BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
“Kami berharap distribusi BBM dilakukan secara adil, tertib, dan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM justru mengalami kesulitan akibat distribusi yang tidak lancar atau adanya praktik yang merugikan kepentingan umum,” Tutupnya. (AR)